Cegah Karhutla, Menteri KLH Minta Pengusaha Kelapa Sawit Koordinasi dengan Gapki
loading...
Kementerian Lingkungan Hidup menghimbau (KLH) mengimbau pelaku industri kelapa sawit berkoordinasi dengan Gapki. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup menghimbau (KLH) mengimbau pelaku industri kelapa sawit berkoordinasi serta melakukan konsolidasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam menghadapi musim kemarau 2025. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq demi mengantisipasi timbulnya titik-titik api di area rawan kebakaran.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), setidaknya terdapat delapan provinsi di Indonesia yang rawan kebakaran lahan. Di antaranya ialah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara, juga provinsi Riau. Adapun lahan-lahan tersebut kerap bersigungan dengan perkebunan kelapa sawit.
Sebab itu, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan libatkan Gapki pada kegiatan Konsolidasi Kesiapan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Provinsi Riau. Hanif menekankan konsolidasi seluruh pemangku kepentingan menjadi penting mengingat seluas lebih dari empat juta hektar lahan perkebunan sawit terletak di Riau yang merupakan kawasan sawit terluas dari seluruh provinsi di Indonesia.
"Kami mengimbau perusahaan-perusahaan sawit agar bergabung dengan Gapki untuk memudahkan dalam penanganan kebakaran lahan," ujar dia dalam pernyataannya, Selasa (13/5).
Baca Juga: Menteri Lingkungan Hidup Keluarkan Aturan Pembayaran Jasa Lingkungan
Dia mengingatkan pencegahan dan penanganan karhutla harus terorganisir dengan baik.
Sementara itu, Gapki menyambut baik ajakan dan konsolidasi yang didorong Kementerian Lingkungan Hidup.
Sekretaris Jenderal Gapki M. Hadi Sugeng menilai, pencegahan dan penanganan karhutla memang memerlukan kerja sama banyak pihak. Pasalnya, 752 perusahaan yang menjadi anggota Gapki telah menghimbau serta menetapkan standar dalam penanganan karhutla.
"Meskipun belum semua perusahaan sawit tergabung dengan Gapki namun kami tetap merangkul seluruh stakeholder industri ini agar bersama-sama dalam pencegahan karhutla," tegas Sekjen Gapki, Muhammad Hadi Sugeng.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), setidaknya terdapat delapan provinsi di Indonesia yang rawan kebakaran lahan. Di antaranya ialah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara, juga provinsi Riau. Adapun lahan-lahan tersebut kerap bersigungan dengan perkebunan kelapa sawit.
Sebab itu, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan libatkan Gapki pada kegiatan Konsolidasi Kesiapan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Provinsi Riau. Hanif menekankan konsolidasi seluruh pemangku kepentingan menjadi penting mengingat seluas lebih dari empat juta hektar lahan perkebunan sawit terletak di Riau yang merupakan kawasan sawit terluas dari seluruh provinsi di Indonesia.
"Kami mengimbau perusahaan-perusahaan sawit agar bergabung dengan Gapki untuk memudahkan dalam penanganan kebakaran lahan," ujar dia dalam pernyataannya, Selasa (13/5).
Baca Juga: Menteri Lingkungan Hidup Keluarkan Aturan Pembayaran Jasa Lingkungan
Dia mengingatkan pencegahan dan penanganan karhutla harus terorganisir dengan baik.
Sementara itu, Gapki menyambut baik ajakan dan konsolidasi yang didorong Kementerian Lingkungan Hidup.
Sekretaris Jenderal Gapki M. Hadi Sugeng menilai, pencegahan dan penanganan karhutla memang memerlukan kerja sama banyak pihak. Pasalnya, 752 perusahaan yang menjadi anggota Gapki telah menghimbau serta menetapkan standar dalam penanganan karhutla.
"Meskipun belum semua perusahaan sawit tergabung dengan Gapki namun kami tetap merangkul seluruh stakeholder industri ini agar bersama-sama dalam pencegahan karhutla," tegas Sekjen Gapki, Muhammad Hadi Sugeng.
Lihat Juga :
